Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) meminta masyarakat untuk proaktif dalam mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pasalnya, hingga saat ini ada 4,6 juta yang belum rekam KTP-el.

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, maka penyelesaian target 100 persen penduduk memiliki KTP-el tidak dapat tercapai.

“Intinya penduduk juga harus proaktif merekam agar hak pilihnya terjamin. Dari 6,7 juta sebanyak 4,6 juta merupakan penduduk yg memang belum melakukan perekaman KTPel. Penduduk sebanyak 4,6 juta tsb setara dengan 2,6 persen dari seluruh penduduk wajib KTP yakni 185.249.711 jiwa,” kata Zudan melalui siaran pers, Kamis (22/3/2018).

Ia menyatakan, Kemendagri sudah melakukan beragam upaya untuk mewadahi 4,6 juta penduduk tersebut, yakni pelayanan keliling berupa jemput bola ke sekolah, kampus, pondok pesantren serta tempat-tempat keramaian lainnya.

Kemudian mendatangi desa-desa atau tempat-tempat terpencil dengan menggunakan sarana mobile enrollment.

“Lalu dengan membuka pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTPel dalam event-event pameran, maupun event lainnya. Bahkan, Mendagri sudah menginstruksikan agar dinas Dukcapil tetap memberikan pelayanan di hari libur,” ujarnya menegaskan.

Sementara, Zudan menanggapi pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan bahwa adanya 6,7 juta calon pemilih yg berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP-el dan posko pengaduan di Bawaslu.

“Bahwa diantara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih baru berusia 17 tahun, yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dng Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan KTP-el.

Solusi hal ini, lanjutnya, maka pemilih dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket). Dalam pengurusan Surat Keterangan tersebut dapat dilakukan secara kolektif sebagaimana telah diterapkan pada saat Pilkada Serentak Tahun 2017. Suket kolektif menyatakan bahwa pemilih tersebut berada dalam data base kependudukan.

“Mencermati DPS dari KPU ternyata sudah 96 persen pemilih sudah memiliki KTP-el atau suket. Sisa yang sekitar 4 persen inilah yang akan kita kejar. Masyarajat juga saya minta proaktif merekam,” ujarnya menambahkan. (Rekomendasi.me)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here